August 19 2018 01:32:13
Navigation
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 3
· Newest Member: badlisyah
Welcome
Selamat datang di PeGe Group News
Bedah Buku “RURAL EKOnomics, Menggerakkan Roda Ekonomi Desa”
Economic

Pada 30 November 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo kembali meluncurkan buku mengenai percepatan pembangunan pedesaan. Kali ini, buku yang diluncurkan berjudul “RURAL EKOnomics, Menggerakkan Roda Ekonomi Desa”.

Buku ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT. Buku pertama diterbitkan pada 2015 berjudul “Kebangkitan Desa” dan “Blusukan”. Kemudian pada 2016 lalu terbit “Menuju Desa Mandiri” dan “Jelajah Desa Nusantara”.

Dalam sambutannya, Menteri Eko mengatakan buku ini memuat tentang adanya optimisme besar terhadap perubahan wajah pembangunan desa. Aktivitas ekonomi desa akan berkembang, wirausaha muda desa akan bermunculan, dan produk unggulan desa mampu bersaing di pasar. Untuk menjawab tantangan dan harapan tersebut, Kemendes PDTT berupaya mendorong pengembangan Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) serta memunculkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Buat satu bisnis model yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di desa itu harus focus, seluruh komponen bangsa dilibatkan, desa dikelola secara korporasi sehingga bisa mendapat nilai tambah di desa-desa. Terima kasih ide ini dituangkan dalam sebuah buku,” ujarnya.

Program pembangunan desa secara jangka panjang diharapkan dapat memunculkan  kemandirian desa. Sehingga harapan desa dapat secara mandiri berkembang dan menjadi salah satu pilar pembangunan utama dapat terwujud.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi mengatakan buku ini merupakan rekam jejak dari pemikiran dan karya Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Dalam pembangunan desa, Ia berangkat dari latar belakang bisnis model. Melihat fenomena desa ini, sifat ekonominya kecil, tidak ada integrasi vertical dan produksinya variatif. Desa kalau ingin berkembang harus punya bisnis proses yang benar. Akhirnya ia mengakomodir semua itu dengan konsep Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan).

“Bapaknya Prukades itu ya Pak Eko. Buku ini kita berikan tajuk Rural EKOnomics, pembangunan ekonomi perdesaan ala Pak Eko,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan, Direktur BULOG, Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto, Tokoh Nasional Haryono Suyono, Pakar Ekonomi Aviliani, perwakilan Perpustakaan Nasional, dan mitra pembangunan.

Launching dan Bedah Buku ini diselenggarakan di Kantor Kemendes PDTT di Kalibata dengan menghadirkan Pasar Jongkok yang melambangkan kegiatan ekonomi di desa. Pasar Jongkok akan diisi oleh UKM binaan dari Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta yang mengisi stand pameran dengan kerajinan tangan, batik dan lurik, makanan olahan, hasil pertanian seperti salak, ubi, dan edamame, serta hidroponik dan tanaman vertikultur.  Selain itu, juga terdapat partisipan Pasar Jongkok yang datang dari Lumajang. Sebagai binaan Perpuseru, mereka memamerkan proyek pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui buku. Perpustakaan tidak hanya menghadirkan aktivitas membaca, melainkan sekaligus mempraktikan apa yang ditulis di buku dengan kegiatan nyata.(Kemendesa)RURAL EKOnomics, Menggerakkan Roda Ekonomi Desa

Prukades Mampu Menyerap Tenaga Kerja 18.000.000 Orang
Economic

Prukades Potensi SerapMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo optimistis program produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) bakal banyak menyedot banyak tenaga kerja. Salah satu program prioritas dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) ini diproyeksikan bisa menyerap hingga 18.000.000 tenaga kerja. “Saat ini kita masih melakukan impor terhadap sejumlah produk yang bisa diproduksi di dalam negeri. Jika produk-produk itu bisa kita kelola menjadi produk unggulan maka bisa mendatangkan banyak manfaat termasuk penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Menteri Eko saat menerima kunjungan dari jajaran KORAN SINDO, di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta. Dia menjelaskan saat ini Indonesia masih impor jagung, gula, dan garam. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia mengimpor jagung sebanyak 5 juta ton, gula 3,5 juta ton, dan garam 3 juta ton. Menurutnya fakta tersebut merupakan peluang bagi desa untuk menciptakan produk unggulan. “Kami saat ini telah menjadikan jagung, gula, dan garam sebagai produk unggulan yang sedang dikembangkan di berbagai daerah,” katanya. Prukades seperti jagung, gula, dan garam, kata Menteri Eko sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja. Dia mencontohkan untuk memenuhi kebutuhan 5 juta ton jagung saja dibutuhkan 5 juta tenaga kerja. Perhitungan ini didasarkan pada setiap hektare lahan jagung membutuhkan 10 pekerja. Jika kebutuhan jagung 5 juta ton berarti dibutuhkan setidaknya 500.000 hektare dengan asumsi setiap 1 hektare lahan menghasilkan 10 ton jagung per tahun. “Berdasarkan perhitungan kami untuk memenuhi kebutuhan gula dibutuhkan 10 juta pekerja dan untuk memenuhi pasokan garam kita membutuhkan 3 juta orang pekerja,” katanya. Dari ketiga komoditas tersebut, lanjut Menteri Eko sudah bisa diserap sekitar 18.000.000 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja berpotensi lebih besar jika muncul prukades-prukades lain seperti di bidang perikanan, pariwisata, dan produk pertanian lain. “Tahun depan jika tidak ada aral melintang prukades ini oleh Presiden Joko Widodo akan dijadikan sebagai gerakan nasional karena potensinya sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dan menyerap tenaga kerja,” katanya.

Kemendes PDTT Tampilkan BUMDes Terbaik Tingkat Nasional di Sail Sabang 2017
Corporate

Kemendes PDTT Tampilkan BUMDes Terbaik Tingkat Nasional di Sail Sabang 2017

Sabang - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memamerkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dalam bahasa Aceh disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng di Sail Sabang 2017. BUMG Blang Krueng merupakan salah satu BUMDes sukses yang ada di Provinsi Aceh.

"BUMG Blang Krueng pernah dinobatkan sebagai BUMDes Terbaik tingkat Nasional 2016 untuk kategori partisipatif. Blang Krueng juga pernah juara Desa Terbaik 2016. Kami yakin BUMG Blang Krueng mampu menampilkan wajah desa-desa di Aceh," ujar Sekretaris Badan Permusyaratan Desa (BPD) atau Tuhapeud Gampong Blang Krueng, Badli, di stand Kemendes PDTT di Sabang Wonderful and Marine Expo 2017, Sabtu (02/12).

Pada Sail Sabang yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, BUMG Blang Krueng menampilkan sejumlah produk unggulan mereka. Produk-produk tersebut yakni kue keukarah, pupuk dasar organik hasil kompos dasar pengolahan sampah rumah tangga Gampong Blang Krueng, dan pupuk cair organik. Produk-produk tersebut juga merupakan bagian dari unit usaha BUMG Blang Krueng. BUMG Blang Krueng juga menampilkan ibu-ibu yang akan memasak kue tradisional keukarah agar para pengunjung bisa mencicipi langsung produk desa.

"Produk-produk ini banyak sekali peminatnya. Untuk kue keukarah sudah masuk toko oleh-oleh khas Aceh. Pupuk juga sudah masuk kampus untuk pengelolaan taman. Selain itu jadi instrumen edukasi saat pelatihan-pelatihan tentang daur ulang sampah," sambungnya.

Badli menjelaskan, terdapat 11 unit usaha yang dijalankan oleh BUMG Blang Krueng. Sebelas unit usaha yang juga mencerminkan kultur sosial ekonomi masyarakat Aceh tersebut diantaranya yaitu pengembangan pendidikan gampong, bank sampah, produk kuliner keularah, penggemukan sapi, rumah sewa gampong (homestay), pelaminan pengantin, depot air isi ulang dan toko gampong, serta hand tractor untuk pertanian. Pengelola Bank Sampah di BUMG Blang Krueng, Rama, mengatakan, Bank Sampah yang dikelolanya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, melainkan juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.

"Bank Sampah memberdayakan dua orang difabel warga Blang Krueng. Mereka bekerja membawa armada pengepul sampah. Dalam sebulan setidaknya mereka mendapatkan penghasilan minimal Rp 2 juta dari yang sebelumnya tidak ada penghasilan. Pertumbuhan ekonomi jelas. Lingkungan pun bersih," ungkapnya.

Selain produk dari BUMG Blang Krueng, Kemendes PDTT juga menampilkan produk dari BUMG Makmu Beusare di Gampong Baet Meusugo, yakni alas makan dari daun pandan. Dengan keunikannya, produk alas makan ini sudah diminati oleh usaha perhotelan dan rumah makan. Produk BUMG Makmu Beusare tersebut juga sudah bekerjasama dengan Dekranasda tingkat provinsi dan kabupaten.

Data mencatat, Provinsi Aceh merupakan daerah terbanyak yang memiliki BUMDes. Hingga akhir 2017 ini, BUMDes di Provinsi Aceh telah mencapai unit 6.929 unit. Sementara total BUMDes keseluruhan mencapai 21.850 unit. Pengembangan BUMDes merupakan satu dari empat program prioritas pembangunan desa. Ke depan, BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Pembukaan kegiatan Sail Sabang 2017 digelar di Terminal Pelabuhan CT-3 Pasiran, Kota Sabang. Turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Rangkaian kegiatan diantaranya Sabang Wonderful and Marine Expo, Sabang Bazar Perform, Aceh Fun Dive, Coffee and Culinary Festival, kompetisi blog, fun bike, Islamic Cruise dan Business Meeting Cruise. Sail Sabang 2017 berlangsung 1 hingga 5 Desember 2017.

BUMDes dan Prukades Bakal Jadi Lokomotif Ekonomi Desa
Corporate

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, optimistis produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal menjadi lokomotif untuk mengerakkan roda perekonomian perdesaan. Bukan tidak mungkin, jika di masa depan perekonomian nasional bertumpu pada Prukades dan BUMDes.

BUMDes dan Prukades Bakal Jadi Lokomotif Ekonomi Desa“Keuntungan BUMDes saat ini memang variatif. Sekarang BUMDes ada untungnya Rp 10 miliar, ada untungnya Rp 10 juta, ada untungnya Rp5 miliar. Jika rata-rata satu BUMDes mengantongi keuntungan Rp1 miliar maka potensinya akan sangat besar,” ujar Menteri Eko saat menghadiri International Confrence Management and Business Science yang digelar Universitas Brawijaya, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (28/11).

Menteri Eko mengatakan saat ini jumlah BUMDes di seluruh Indoensia mencapai 18.446. Dalam tujuh tahun kedepan ditargetkan terbentuk 75.000 BUMDes di seluruh Indonesia.

“Kalo rata nanti untungnya dengan model ini bisa untung Rp1 miliar saja, 75 ribu BUMDEs kalau dikonsolidasikan, itu kan akan ada consolidated net profit Rp75 triliun kan, itu kan perusahaan kalo untungnya segitu bisa IPO," katanya.

Dia mengungkapkan Kementeria Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mempunyai strategi khusus untuk mengembangkan BUMDes. Di antaranya dengan mengandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank pemerintah, hingga kalangan swasta untuk bekerja sama mengembangkan BUMDes.

“Jadi nanti ada penyediaan bibit dan pelatihan untuk petani dari BUMN. Selain itu juga kita kembangkan Mitra BUMDes, sebagai upaya konsolidasi,” katanya.

Selain BUMDes, lanjut Menteri Eko, percepatan perekonomian kawasan perdesaan juga dilakukan dengan mengembangkan klaster ekonomi melalui Prukades. Menurutnya saat ini pengembangan perekonomian kawasan perdesaan tidak bisa dilakukan secara parsial karena skala ekonominya kecil.

"Percepatan ekonomi hanya bisa dibangun kalau kita membentuk desa-desa yang memiliki klaster ekonomi yang skalanya besar. Dengan skalanya besar kita bisa mengajak dunia usaha untuk partisipasi investasi di desa," ungkapnya.

Dia mengatakan, salah satu contoh keberhasilan membangun kawasan ekonomi ialah di Pandeglang, Banten. Kawasan tersebut saat ini bisa memproduksi jagung di lahan seluas 50 ribu ha. Wilayah tersebut bisa memanen 250 ribu ton jagung sekali panen atau 500 ribu ton jagung dalam setahun dengan asumsi setahun dua kali panen.

"Bayangkan Pandeglang yang PAD-nya cuma Rp 120 miliar masyarakatnya dapat dari jagung Rp 1,5 triliun. Model ini kalau dikloning di tempat lain sangat potensial. Sekarang kita sudah coba di 43 kabupaten. Tahun depan mudahan-mudahan akan dicanangkan oleh Pak Presiden sebagai gerakan nasional. Kalau ini terjadi maka akan terjadi akselerasi pendapatan atau pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Ini yang kita mau," jelas dia.

Jokowi Tetapkan Dana Desa untuk Padat Karya Dimulai Januari 2018
Economic

assets.kompas.com/crop/0x83:1000x750/750x500/data/photo/2017/05/29/11328413.jpgMulai Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia.

Alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya.

Demikian keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

"Insya Allah dimulai Januari 2018 semua (dana desa) difokuskan kepada padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, usai rapat.

Salah satu contoh padat karya adalah proyek infrastruktur. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat.

Dengan demikian, dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja.

"(Pola) ini akan difokuskan kepada (desa yang ada di) 100 kabupaten dan dilakukan bersama-sama dengan (program) kementerian/lembaga," ujar Puan.

Selain infrastruktur, sektor padat karya lain yang disasar pola baru dana desa yakni, pemberian makanan tambahan dan pelayanan bagi masyarakat.

"Jadi, padat karya ini bukan hanya melingkupi infrastruktur/sarana prasarana saja. Tapi juga masuk ke pelayanan masyarakat," ujar Puan.

Diberitakan, Presiden Jokowi meminta pemanfaatan dana desa diubah orientasinya menjadi ke arah padat karya. Hal itu diungkapkan ketika memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat siang.

"Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan modal padat karya. Model cash for work," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta supaya dana desa dikelola dengan cara swakelola. Hal tersebut semata-mata demi pembukaan lapangan kerja, sekaligus meningkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat. (kompas.com)

Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018
Economic

Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun.

Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja. Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun.

Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut: Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan; Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun.

Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional; Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh. Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun.

DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Dana Desa mendapatkan pagu dana sebesar 60,0 triliun. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemeberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin. Rincian alokasi TKDD TA 2018 dapat diunduh melalui tautan berikut

Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018

Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018

Share on
Login
Username

Password



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Render time: 0.02 seconds - 23 Queries 15,810 unique visits