June 23 2018 23:13:28
Navigation
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 3
· Newest Member: badlisyah
BUMDesa
CorporateBadan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainya,sebagai berikut :
Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah bersama
Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil)
Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejaktraan anggota (Penyetara Modal ) dan masyarakat melalui kebijakan desa
Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi,Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahaan Desa.
Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD,Pemerintah Desa dan Anggota)
BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).
UU Desa memuat satu dua pasal tentang pendirian desa. Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015, yang diundangkan 18 Februari 2015. Ada beberapa prinsip yang penting dipahami.
Pertama, payung hukum pendirian. BUMDes dibentuk melalui Perdes. Sesuai konsep UU No. 6 Tahun 2014, maka Perdes itu juga harus dicatatkan di Lembaran Desa. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes.
Kedua, Undang-Undang hanya menyaratkan BUMDes didirikan melalui Musyawarah Desa, bukan melalui akta notaries apalagi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM.
Ketiga, jangan asal mendirikan BUMDes. Pendirian badan usaha ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat.
Keempat, bahas secara jelas organisasi pengelola BUMDes dan orang-orang yang punya kapasitas untuk mengelola organisasi BUMDes. Organisasi BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
Kelima, adalah siapkan modal usaha. Undang-Undang hanya menentukan seluruh atau sebagian besar modal usaha BUMDes adalah milik desa. Kalau ia berasal dari kekayaan desa, maka kekayaan desa itu harus dipisahkan. Itu juga berarti ada peluang bagi pihak ketiga untuk menanamkan modal di BUMDes. Keenam, mempersiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Jangan sampai BUMDes berdiri dan menjalankan operasional tanpa pedoman usaha yang jelas.
Kemendesa Menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
EconomicMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) telah menerbitkan peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Adapun tujuan penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan desa, juga acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa. Selain it juga digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

1. Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa (Sorga Desa) sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan Sorga Desa sebagaimana dimaksud diatas merupakan unit usaha yang nantinya akan dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan transparansi dalam penggunaan Dana desa.

Kelima point diatas nantinya akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa dinusantara ini.
Audit Dana Desa
EconomicDalam rangka meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana desa, Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa akan melakukan audit secara acak. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Tahun ke 3 Call Paper dan Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Selasa (10/10).

Menteri Eko mengatakan, audit secara acak di desa-desa tersebut akan dilakukan secara masif. Model pengawasan diubah dari sistem reaktif yakni memproses berdasarkan laporan, menjadi sistem proaktif yakni melakukan audit secara acak.

"Di Indonesia ini dimana ada kekuasaan dan uang, di sana ada potensi korupsi. Selama ini kita pendekatannya reaktif kan. Ada laporan kita kirim orang untuk periksa. Jadi kalau tidak ada laporan belum tentu tidak ada korupsi. Nah tahun ini saya minta kerjasama Satgas Dana Desa dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk melakukan audit acak secara masif," ujarnya.

Jika dalam audit acak tersebut ditemukan adanya penyelewengan, lanjut Menteri Eko, maka akan diproses secara hukum. Namun, ia juga meyakinkan kepala desa agar tidak takut pada proses audit tersebut.

"Kepala desa nggak perlu takut kalau tidak korupsi. Kalau kesalahan cuma kesalahan administrasi kemudian dikriminalisasi, laporkan saja ke Satgas Dana Desa," tegasnya.

Terkait hal tersebut, laporan yang masuk ke Satgas Dana Desa pada tahun 2017 ini berjumlah 600 laporan. Dari hasil pendalaman, tidak semua laporan tersebut masuk pada proses meja hijau karena sebagian hanya kesalahan administrasi.

“Kalau sistemnya ada laporan lalu tangkap, ada laporan lalu tangkap lagi, maka nggak selesai-selesai. Saya juga minta kepada KPK kalau pejabat tingkat kabupaten yang menyelewengkan (dana desa), saya minta KPK juga tangkap," ujarnya.

Di sisi lain ia mengatakan, kemampuan kepala desa dalam mengelola dana desa mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut ditandai dengan penyerapan dana desa Tahun 2016 yang jauh meningkat yakni 97 persen dari Rp46,9 Triliun. Sementara di tahun sebelumnya hanya terserap 82 persen dari Rp20,8 Triliun.

"Tahun 2017 ini tahap pertama sudah terserap 100 persen. Total semua sudah 87 persen, berarti tahap ke dua sudah terserap 27 persen," ungkapnya.

Terkait dana desa dalam tiga tahun terakhir, negara telah mengeluarkan total anggaran Rp120 Triliun ke desa. Dana ini pun telah membangun sekitar 120.000 kilometer jalan desa dan berbagai infrastruktur lain di tingkat pedesaan.

"Dana desa diharapkan bisa jadi stimulus pembangunan desa. Sekarang dengan dana desa kita dorong agar perekonomian masyarakat semakin meningkat. Sehingga nantinya bisa membangun kebutuhan infrastrukturnya secara mandiri, membangun MCK sendiri, sanitasi air bersih sendiri, dan lainnya," terangnya.
Dana Desa
EconomicDana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya bagi setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis desa tersebut. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa Aceh termasuk salah satu daerah yang cukup besar mendapatkan alokasi dana desa/gampong, yakni sebesar Rp. 1,7 triliun pada 2015, yang diperuntukkan bagi 6.474 desa di seluruh Aceh. Sedangkan pada tahun 2016, Dana Desa untuk Aceh mencapai Rp. 3,8 triliun. Adapun regulasi yang mengatur tentang Dana Desa adalah sebagai berikut:
 UU No.6/2014 ttg Desa
 UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
 UU No.6/2014 ttg Desa.
 Permendesa No.22/2016 ttg PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017.
 PP No.43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU No.6/2014.
 PP No.60/2014 ttg Dana Desa yang bersumber dari APBN jo PP No.22 tahun 2015 Perubahan PP No.60/2014.
 Permendagri No.7/2008 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 Permendagri No.112/2014
 Permendagri No.113/2014 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 Permendagri No.114/2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa.
 Permenkeu No.250/PMK.07/2014 ttg Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 Permenkeu No.241/PMK.07/2014 ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
 Permenkeu No.49/PMK.07/2016 ttg TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
Share on
Login
Username

Password



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Render time: 0.04 seconds - 21 Queries 12,981 unique visits