June 23 2018 23:12:30
Navigation
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 3
· Newest Member: badlisyah
Berawal Dari Peternakan Puyuh Menuju Sail Sabang
Corporate

Desa Piyeung Datu merupakan suatu perkampungan yang berlokasi dikecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang sangat kental akan adat istiadatnya. Sebagai salah satu desa yang mencoba untuk bangun dari keterpurukan pada masa konflik Aceh baik ekonomi maupun ideologi, Piyeung Datu termasuk sangat serius dalam mengimplementasikan 2 (dua) dari 4 (empat) Program Prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Guna mendukung keseriusan dalam implementasi 4 Program Prioritas Kemendesa untuk tahun anggaran 2017, aparatur Desa Piyeung Datu menunjuk Tgk Aidul sebagai direktur BUMDesa atau BUMG di desa tersebut. Hal ini dikarenakan oleh pengalamannya dalam mengembangkan usaha pribadinya.
Kelihaiannya dalam mengelola peternakan pribadinya patut diacungkan jempol, hal ini tidak dapat dipungkiri akan adanya campur tangan Allah Yang Maha Kuasa. Sehingga saat ini Tgk Aidul mampu menafkahi keluarganya baik secara ekonomi maupun religius.
Memang benar pilihan masyarakat Desa Piyeung Datu untuk memberikan kepercayaan kepada Tgk Aidul dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa tersebut. Berkat perjuangan pengurus BUMG yang dipimpinnya, saat ini BUMDesa Piyeung Datu sudah berhasil mengembangkan usaha dari peternakan Sapi dengan jumlah 15 ekor yang dibiayai dari dana desa, sekarang dikembangkan ke peternakan Puyuh dengan jumlah 1.500 ekor dengan jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 1.350 butir / hari.
Usaha ini sudah dikenal luas di tingkat Kabupaten Aceh Besar, hal ini disebabkan oleh pangsa pasarnya yang sudah diperluas keluar Kecamatan Montasik. www.pegegroup.com/news/images/photoalbum/album_1/1p_t1.jpg

Guna memperkenalkan dan mengkampanyekan BUMDesa dengan PRUKADES Piyeung Datu ke level yang lebih luas lagi, TA TTG Aceh Besar Badlisyah menyarankan kepada pengurus BUMDesa Piyeung Datu agar mengikutsertakan BUMDesa tersebut dalam kegiatan Sail Sabang tanggal 2 Desember 2017 nanti. Dan semua pengurus setuju dan sedang mempersiapkan PRUKADESnya untuk dipamerkan. www.pegegroup.com/news/images/photoalbum/album_1/4p_t1.jpg
Selain itu, dengan semangat mengembangkan usaha BUMDesanya, saat ini sudah dapat menampung tenaga kerja lebih dari 5 orang pemuda. Dan ini merupakan salah satu kesuksesan terbesar dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Semoga saja semangat berdesa dalam memperjuangkan ekonomi masyarakat desa bisa terus tertanam baik dalam diri pengurus BUMDesa Piyeung Datu maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat tercapainya cita-cita UU No 6 Tahun 2014.

Perkembangan BUMDesa di Provinsi Aceh
Corporate

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar Desa.
BUMDES di Provinsi Aceh mulai terbentuk tahun 2009, dengan jumlah modal awal BUMDES yang sudah teridentifikasi adalah Rp. 148.093.081.852 dan Modal sekarang mencapai Rp. 151.685.507.707.
Jenis Usaha BUMDesa/BUMG antara lain Simpan Pinjam, perkebunan sawit, penyewaan, kilang padi, depot isi ulang air minum, pertanian, peternakan, photo copy, air bersih dan lain-lain. Sebagian besar BUMDES di Aceh terbentuk karena program BKPG dari pemerintah Aceh antara tahun 2009 sampai 2015.
Dari 6.497 Desa di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sampai dengan akhir Oktober 2017, sudah terbentuk 4.837 BUMDesa, dimana 2.646 unit dikategorikan sebagai BUMDesa aktif yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan berbagai jenis unit usaha. Dan 2.191 Unit dikategorikan sebagai BUMDesa yang tidak aktif.
Disamping keberhasilan dalam pembentukan BUMDesa di tanah rencong yaitu Provinsi Aceh, masih terdapat 1.660 Desa/gampong yang belum teridentifikasi perkembangan BUMDesa yang tersebar dari berbagai kabupaten.

Grafik berikut akan memberikan gambaran tentang perkembangan BUMDesa di tanah rencong, Provinsi Aceh. 4.bp.blogspot.com/-wvFZ7m3TBeg/WgVq02TTDQI/AAAAAAAAAb0/5qYGAmozM5su6uLb_bWCJPpAds5AuJa_wCLcBGAs/s640/WhatsApp%2BImage%2B2017-11-06%2Bat%2B1.04.36%2BPM.jpeg

Pemanfaatan Bantuan KEMENDESA Belum Maksimal
News Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) dalam menjalankan fungsinya dibidang pembangunan desa, dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi, telah menjalankan berbagai program. Berikut merupakan sebahagian dari program Kemendesa: 1. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Ekonomi 2. Usaha Bersama Komunitas 3. Pengembangan Kawasan Guna memberikan pelayanan serta dukungan yang lebih, dengan harapan tercapainya target/ keberhasilan suatu kegiatan, Kemendesa memberikan bantuan berupa peralatan didaerah/ kecamatan/ desa yang melakukan implementasi program tersebut. Besar harapan akan tumbuhnya/ meningkatnya perekonomian didaerah yang mengimplementasikan ketiga program diatas. Ditambah lagi sarana prasarana yang diberikan sangat mendukung kegiatan didaerah, akan tetapi disebabkan oleh kurangnya study kelayakan, optimisme masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah baik kabupaten/ kecamatan maupun desa, menyebabkan bantuan tersebut menjadi sia-sia. Berikut penulis coba untuk mengutarakan beberapa bantuan peralatan dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat/kelompok penerima: 1. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PKKPM-PIE): a. Pengolahan Ikan di Desa Lafakha, Lhok Lalam, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem. Berupa rumah produksi, fiber2, alat2 pengolahan, tray jemur. Kendala tidak dapat berproduksi tidak adanya dukungan modal b. Kapal tangkap (bagan kupu-kupu) Desa Lubuk Baik, Desa Langi dan Desa Lewak. c. Kilang Padi di Desa Serafon (berjalan) d. Penampungan lobster di Desa Lhok Pauh. e. Pagar pertanian di 8 desa. 2. Usaha Bersama Komunitas (UBK) Tahun Anggaran 2016: a. Jenis Bantuan Alat Pengolahan Santan Jadi, Kerajinan Bambu. Modal awal. Kec. Teupah Barat, Desa Pulau Teipah, Salur dan Salur Lasengalu. 3. Program Lainnya: a. Kapal Tangkap desa Suka Jaya Simeulue Timur b. Depot air Minum c. Peralatan lain (Pembuat Dodol) Diharapkan kepada pihak pemerintahan Kabupaten maupun Kecamatan agar bisa terlibat dalam monitoring bantuan baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Dan juga disarankan kepada Pemerintah Desa agar bisa melakukan integrasi program dengan mengalokasikan anggaran Dana Desa guna mengelola/ pemanfaatan peralatan yang sudah ada baik pengelolaan melalui kelompok masyarakat maupun melalui BUMDesa. Data tersebut diatas teridentifikasi ketika melaksanakan perjalanan dinas di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dalam rangka monitoring implementasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017.
Daftar BUMDesa di Provinsi Aceh
CorporateBerikut ini merupakan List BUMDesa yang terdapat di Provinsi Aceh. Data yang disajikan bisa berubah setiap saat sesuai dengan update yang diterima dari lapangan.
Untuk detail informasi tentang daftar BUMDesa yang terdapat di Provinsi Aceh, silakan klik https://drive.google.com/open?id=1ES9VZiMHC5nXRpc5mEzGeg_fwyGIjXzVjijmSA6p9N4
BUMDesa Bersama
Corporate Pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk BUMDesa Bersama disamping BUMDesa yang dibentuk oleh masing-masing desa. Undang-undang 6/2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDesa dapat dibentuk oleh satu desa atau kerjasama beberapa desa membentuk satu BUMDesa. (lihat BAB XI KERJA SAMA DESA Pasal 92 Ayat 6 : …dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih…). BUM Desa Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih. BUMDesa Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
BUMDesa Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (Sumber Daya Manusia, Permodalan, Potensi dll). Diharapkan kebersamaan ini akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya.
Acuan/ regulasi pembentukan BUMDesa dan BUMDesa Bersama yakni: 1) UU RI No 6/2014 tentang DESA; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Tahapan Pembentukan BUMDesa
Corporate Pada hakekatnya, pembentukan BUMDesa Bersama hampir sama dengan pembentukan BUMDesa pada masing-masing desa. Perbedaanya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan Musdespada masing-masing desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUMDesa Bersama. (Musdes diinisiasi oleh BPD dengan melibatkan pemerintah desa serta unsur-unsur masyarakat).
Setelah musdes pada masing-masing desa mensepakati pembentukan BUMDesa Bersama, selanjutnya (dalam musdes tersebut) dipilih personil yang akan mewakili desa pada proses musyawarah tingkat antar desa. Jumlah personil masing-masing desa dapat disepakati (misalnya 6 orang termasuk Kepala Desa) selanjutnya dimasukkan dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk keabsahan dan penguatan BKAD dapat diterbitkan Peraturan Desa.
BKAD dari desa-desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk BUMDesa Bersama beserta Unit Usaha yang dipilih. Sebaiknya pembentukan unit-unit usaha didasarkan atas “studi kelayakan”, dengan memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi; aspek manajemen dan SDM; aspek keuangan; aspek sosial–budaya, ekonomi, politik dan lingkungan; aspek hukum dll. Sehingga pembentukan unit-unit usaha menjadi lebih cermat, tidak tergesa-gesa dan tidak berdasarkan keinginan tapi harus dikaji secara matang dan mendalam karena esensi BUMDesa sebenarnya ada pada unit usaha.
Selanjutnya MAD dapat membentuk Tim untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang nantinya wajib dipresentasikan dan didiskusikan dalam MAD sehingga dapat menjadi panduan dan pedoman jalannya BUMDesa Bersama.
MAD selanjutnya membentuk Tim Pemilihan Pengurus serta menyusun Struktur BUM Desa, atau memilih Pengurus BUM Desa secara langsung. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Penasehat (ex officio para kepala desa), Pelaksana Operasional dan Pengawas. Catatan: Persyaratan Pengurus dapat dilihat pada Permendes 4/2015, jumlah personil pelaksana operasional BUM Desa sebaiknya menyesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Para pengurus BUMDesa Bersama juga wajib menyusun aturan-aturan dan Standart Operating Procedure (SOP) pada masing-masing unit usaha sebelum operasionalisasi.
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai keabsahan dari pembentukan BUMDesa Bersama. Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat untuk seluruh desa. Setelah segala sesuatunya siap termasuk sarana/prasarana, maka unit-unit usaha dapat segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan warga (memberikan pelayanan dasar) dengan semangat sosial bisnis.
Share on
Login
Username

Password



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Render time: 0.03 seconds - 23 Queries 12,974 unique visits